Ahok Inginkan Kadis PU Non PNS

jpnn.com - JAKARTA  - Ancaman mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Rudi Siahaan yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama rupanya tidak main-main.

Orang nomor dua di Ibu Kota ini memastikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI termasuk satu dari sekian pejabat yang akan dimutasi dalam perombakan masal pada September mendatang.
     
”Saya menginginkan pihak profesional (non PNS) yang menjadi kepala Dinas PU DKI Jakarta, jadi bukan PNS,” ujarnya kemarin (27/8).

Basuki juga mengaku memiliki kriteria khusus pejabat DKI yang mampu menjadi kepala dan wakil kepala Dinas PU. ”Yang penting, mereka (Kadis dan Wakadis PU) jangan ngeles-ngeles melululah,” cetusnya.
     
Dijelaskan juga pejabat yang akrab disapa Ahok ini, memilih orang profesional untuk jabatan Kepala Dinas PU DKI akan dilakukan. Namun itu belum dapat terealisasi dalam waktu dekat ini. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan dirinya masih akan mencari kepala Dinas PU DKI dari kalangan internal.

”Sementara dari PNS dulu, tapi saya ingin pastikan kepala Dinas PU benar-benar mewujudkan segala janji-janjinya. Karena kepala dinas yang sekarang terlalu banyak memberikan ’janji manis’ kepada Pak Jokowi dan saya,” cetusnya lagi.
     
Dijelaskan Ahok juga, salah satu janji itu, seperti pengerukan gorong-gorong, tambal sulam jalan berlubang, perwujudan zero hole di semua ruas jalan Ibu Kota. Selain akan mengganti Manggas, Pemprov DKI juga berencana memecah Dinas PU menjadi Dinas PU Tata Air dan Dinas PU Bina Marga (jalan).

Pemecahan dinas itu dilakukan agar masing-masing dapat fokus mewujudkan zero hole dan meminimalkan banjir Ibu Kota. ”Ke depannya enggak ada lagi wakil kepala dinas deh karena Dinas PU mau kita pisah jadi Dinas PU Air dan Jalan,” ujar pria yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu.
      
Ketegasan Ahok untuk mengganti posisi kepala dinas yang bermasalah sampai saat ini ditunggu warga Jakarta. Selama ini Ahok gencar bicara soal pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dinilai berkinerja buruk akan dicopot.  

Itu diungkapkan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta yang juga anggota DPRD DKI Jakarta masa bakti 2014-2012, M Taufik.

Dia mengaku sangat wajar kalau warga Jakarta menunggu langkah kongkret Pemprov DKI untuk melakukan restrukturisasi di tubuh pejabatnya.  ”Semua tahu Ahok paling vokal menyoroti soal kinerja anak buahnya. Maka sangat wajar kalau warga Jakarta menunggu bukti Ahok menindak pejabat yang menurutnya bemasalah,” terangnya.