Ahok Jadi Gubernur Sudah Sesuai Aturan

Ia menambahkan, bila kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan apa yang diputuskan KPU memenangkan Jokowi benar, maka proses lainnya sudah tak ada dasar hukum apa-apa. "Jadi, tidak ada celah lain," ujarnya.

Termasuklah bila kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajas menempuh lewat jalur menggugat PTUN, itu pun tak akan punya arti apa-apa. "Jadi pasti ditolak PTUN," ujarnya.

Selain itu, ia pun menilai percuma bila kubu Prabowo-Hatta mencoba menghadang kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla lewat manuver politik seperti melalui Pansus Pilpres.

Menurutnya, justru bakal kontraproduktif dan publik pasti tidak akan tinggal diam. "Pansus Pilpres hanya menjadi adegan politik yang tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu," katanya.

Kecuali, kata dia, Pansus itu bergulir lalu terus menerus mendeligitimasi pemerintahan Jokowi. "Tapi itu pun kontraproduktif, karena akan memicu kemarahan publik," kata dia.

Apalagi bila kemudian pihak yang tak mau menerima kekalahan melakukan tekanan massa, itu justru lebih kontraproduktif karena potensial memicu konflik. Ismail pun menyarankan, sebaiknya semua pihak yang sekarang 'bertikai' menghormati proses hukum di MK. (boy/jpnn)