Ahok Klaim Didukung Jokowi Laporkan 'Dana Siluman' ke KPK

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim Presiden Joko Widodo mendukungnya untuk melaporkan dana siluman di APBD pada penegak hukum. Ini diakuinya setelah bertemu presiden di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/2).

"Harus, enggak ada toleransi. Karena beliau (Jokowi) yakin yang paling penting itu APBD itu tidak boleh dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi tidak ada titipan-titipan, pasti serapan anggaran baik. Itu yang diharapkan agar tujuan rakyat tercapai. Itu yang beliau sampaikan," ujar pria yang akrab disapa Ahok.

Ahok pun mencurigai dana siluman dalam APBD DKI Jakarta juga masuk dengan bantuan oknum dari pihak Pemda DKI Jakarta. Karena itu, ia berharap dengan bantuan penegak hukum dapat dibongkar para pelakunya.

"Maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Kalau enggak, ini jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, ya, cangkok kangker pasti sakit semua ya. Solusinya ya harus laporkan ke yang berwajib," tutur Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Ahok mencak-mencak saat mengetahui ada mata anggaran proyek fiktif pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang dibuat oleh DPRD dengan muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya, dinas pendidikan.

Menurutnya proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek-proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya dilakukan saat data lapangan menunjukkan 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.

Selain tak diusulkan, Ahok berujar, nilai yang diajukan fantastis. Dia mengatakan munculnya proyek fiktif setelah rapat paripurna pengesahan terjadi lantaran dihapusnya Pokok Pikiran dari Dewan. Anggota Dewan akhirnya menyusun APBD versi mereka dan menyerahkannya ke Kementerian Dalam Negeri. Khusus Dinas Pendidikan, total anggaran fiktifnya mencapai Rp 105,876 miliar.(flo/jpnn)