Ahok Yakini Ada Pejabat DKI Masukkan Dana ’Siluman’ Rp 2 Triliun

jpnn.com - KEBON SIRIH - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa dirinya tidak akan memberi toleransi untuk anak buahnya yang terbukti bermain-main dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika sampai ada PNS Pemprov DKI yang nyata-nyata mengakali anggaran, maka Ahok -sapaan Basuki- akan menyiapkan sanksi penonaktifan.

Ahok mengungkapkan, dirinya tengah menyisir APBD 2015. ”Jadi dari Rp 12,1 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di RAPBD 2015. Saya lagi nyisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab, SKPD (satuan kerja perangkat daerah, red) mana akan langsung saya tindak,” ujarnya, Rabu (18/3).

Ahok mengungkapkan, dirinya juga merasa terbantu dengan adanya situs kawalapbd.org buatan Ainun Najib. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui anggaran-anggaran yang janggal dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Ahok pun tak segan-segan akan menonaktifkan PNS yang terbukti masih bermain anggaran. ”Kita stafkan atau nonaktifkan. Ada macam-macam di anggaran APBD 2015 sebesar Rp 2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada,” ungkapnya juga.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengaku sudah meminta Inspektorat Provinsi DKI untuk mengaudit anggaran yang diajukan setiap SKPD. Karenanya ia ingin tahu anak buahnya yang telah memasukkan data anggaran titipan itu.

“Dulu kan mereka (Pemprov DKI dan DPRD) enggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh soal siapa yang hilangin anggaran truk sampah. Semua orang bilang enggak tahu,” cetusnya.
    
Dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat DKI terkait penginputan anggaran ’siluman’ Rp 2 triliun pada APBD DKI 2015 dalam e-budgeting, Ahok mengaku yakin kejanggalannya akan terungkap. ”Pasti ketahuan siapa yang nyuruh (memasukkan input data anggaran titipan), siapa yang ngetik anggaran, sudah ketahuan semua,” katanya.

Sedangkan Inspektorat Provinsi DKI pada Selasa (17/3) lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Selasa (17/3) lalu. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Inspektorat Provinsi DKI telah memeriksa mantan pegawai Bappeda DKI yang diduga memasukkan input data serta meloloskan anggaran ’siluman’.

Pegawai berinisial WW, itu sebelumnya menjabat Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI saat dipimpin oleh Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro.