Akibat Pemprov Terlalu Pede

Jumat, 16 April 2010 – 05:16 WIB

BONEK PRIOK: Beberapa warga berusaha membongkar mesin mobil pengangkut Satpol PP, sehari usai bentrok yang terjadi di Koja, Jakarta Utara, kemarin (15 April 2010). Foto; Thomas Kukuh Aquino / JAWA POS

Menurut Ganjar, harus ada perubahan pengelolaan kepemilikan lahan oleh BPN. Salah satu yang terpenting, harus dibuat sistem informasi pertanahan. Ini supaya pihak BPN, maupun pemilik tanah bisa mengetahui data kepemilikan lahan yang teregistrasi secara utuh dan akuntabel. "Harus dibuat register, biar terdata dengan cepat," ujarnya.

:TERKAIT Hal yang paling menyedihkan, kata Ganjar, adalah terjadinya kerusuhan yang terjadi. "Ini karena pemerintah DKI terlalu pede," kritik Ganjar. Di tingkat Satpol PP, tidak memungkinkan negosiator seperti halnya di kepolisian. Justru, pemerintah DKI mengerahkan tekanan melalui ribuan satpol PP. "Force (menekan, red) dengan orang banyak, justru ini pola pendekatan yang salah, ini seperti menjadi bangsa yang tidak berbudaya," lanjutnya tak kalah pedas.

Rencananya, Komisi II akan sesegera mungkin memanggil BPN. Komisi II memerlukan penjelasan dari BPN, bagaimana solusi mereka atas masalah kepemilikan lahan. Komisi II tidak akan memanggil Gubernur DKI, demi penjenjangan tugas dan fungsi yang lebih jelas. "Biar teman-teman DPRD DKI yang merespon (pemanggilan Gubernur), kalau komisi II ikut, jadinya crowded (tidak jelas substansinya, red)," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah juga khawatir Tragedi Priok yang dipicu sengketa lahan antara pemerintah dan warga, akan merebak di banyak daerah lain. Sebab, faktanya, berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester II 2009, aset-aset pemerintah di hampir seluruh provinsi masih banyak yang bermasalah.