Akui Kecurigaan Wajib Pajak

Jumat, 26 Maret 2010 – 17:30 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : Dokumen JPNN

Ia pun meminta agar KPP tidak bertindak berdasarkan kasus per kasus, melainkan harus berada ditengah-tengah kepentingan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak dan Kemenkeu. "KPP harus dapat mewakili suara keluhan wajib pajak tapi disisi lain KPP juga harus meyakinkan, bahwa tugas pemerintah harus tetap jalan dengan baik. KPP harus jadi unsur kepercayaan publik, integritas yang tidak lagi disangsikan publik. Saya sebagai Menkeu, tidak akan mengintervensi tugas KPP, hanya akan menjadi pengawas agar semuanya berjalan baik," katanya.

      

Sri mengatakan, kepercayaan wajib pajak akan bisa dinilai dari beberapa indikator, di antaranya pendapatan dari pajak yang terus meningkat dan keluhan wajib pajak bisa diakomodir. Pembentukan KPP, lanjutnya, adalah untuk meraih dua indikator tersebut.

"KPP dibentuk bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjadi penyeimbang suara untuk tata kelola pajak yang baik. Karena pajak ini penting, menjadi tulang punggung hampir 70 persen dari penerimaan negara. Karena tata kelola yang baik menentukan arah negara, apakah mampu mengelola rakyatnya dengan baik atau tidak. Ini akan berpengaruh juga pada iklim investasi," jelasnya.(afz/jpnn)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengakui bahwa masyarakat wajib pajak baik perorangan maupun badan saat ini penuh dengan kecurigaan

• First «
• Prev
• 1
• 2