Akun Pembelajaran Dinilai Bisa Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Merata

“Semua jenis konten bisa dibuat. Contoh-contoh soal ujian misalnya. Dari universitas, misalnya ITB, bisa juga membuat konten. Guru-guru bisa punya patokan seperti apa yang diujikan saat masuk universitas, dan apa yang dipelajari di level universitas. Prestasi siswa nantinya jadi lebih bagus,” imbuhnya.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengungkapkan Kemendikbudristek telah melengkapi upaya transformasi digital dalam bidang pendidikan melalui penyediaan pembelajaran digital. Pasalnya, selama ini platform digital edukasi hanya dikembangkan oleh perusahaan rintisan.

“Swasta tidak mampu menjangkau masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penyediaan layanan. Harapannya, kekosongan ini bisa diisi oleh pemerintah sebagai penyedia jasa tanpa dipungut biaya,” kata Nailul.

Nailul mengatakan, platform ini masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.

“Kelebihan pemerintah adalah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, pendidik, dan kedinasan. Mereka punya data. Saya rasa bisa dimulai dari data tersebut. Itu bisa menjadi kelebihan dari platform milik Kemendikbudristek,” imbuh Nailul.

Jumlah akun Belajar.id yang telah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) telah mencapai sekitar 57 juta per 17 September 2022.

Tiga provinsi dengan jumlah aktivasi akun tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 72,79 persen, Kalimantan Utara sekitar 52,51 persen, dan Kepulauan Riau sebanyak 50,44 persen.

Pemerintah bersama pihak lainnya diharapkan dapat lebih mendorong para guru dan siswa untuk mengaktifkan serta memanfaatkan Akun Pembelajaran secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.

Dengan demikian, hal ini dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerataan pendidikan di Indonesia. (mcr10/jpnn)