Alihkan Subsidi BBM, Makin Yakin Kejar Target Proyek Besar

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo tadi malam (16/12) membuka rapat kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di depan pimpinan dan perwakilan BPK dari seluruh Indonesia yang hadir, presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu memberikan penekanan pada upaya penentuan kebijakan yang benar dan tepat.

"Yang bisa memajukan sebuah bangsa di dunia ini hanya itu, karenanya jangan terlalu membanggakan (kepemilikan) sumber daya alam," katanya.

Dia kemudian mencontohkan kebijakan pemerintah pusat belakangan ini terkait BBM. "Saya menyebut mengalihkan subsidi BBM pada sektor-sektor produktif, bukan menaikkan (BBM)," katanya.

Menurut Jokowi, kebijakan itu diyakininya sebagai sesuatu yang tepat dan benar. Pasalnya, selama ini, subsidi BBM yang sangat besar seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, ketimbang hanya dibakar.

Jokowi lalu membeber angka pengeluaran subsidi BBM selama 10 tahun terakhir yang mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Besaran angka itu lantas dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk membangun jalur trans kereta api di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang hanya membutuhkan sekitar Rp 360 triliun.

Sedangkan jika dimanfaatkan untuk pembangunan tol, maka dana subsidi BBM itu sudah bisa untuk membangun jalan sepanjang 16 ribu kilometer. "Bayangkan, betapa ada ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran kita selama ini," imbuhnya.

Karena itu, dengan kebijakan yang diyakini benar dan tepat oleh pemerintah soal BBM, ke depan Indonesia akan giat melakukan pembangunan.  Karena sudah ada ruang fiskal, sejumlah menteri sudah ditarget menggenjot sejumlah proyek besar.

Misalnya, sebut Jokowi, sejumlah menteri telah diminta untuk memulai proyek trans tol Sumatera mulai awal tahun depan. Selain itu ada juga  proyek trans KA yang juga harus sudah dimulai awal tahun depan.