Alokasi Dana Desa Harus Diimbangi Akuntabilitas Pengelolaan

Bustami Zainudin dalam kesempatan itu menekankan pada keefektifan pengelolaan sumber daya desa secara optimal untuk kemajuan desa. Ia berharap sumber daya yang ada di desa dapat dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mumpuni sehingga dapat memberikan pemasukan untuk pembangunan desa.

“Komite II menyoroti bagaimana sumber daya alam, dan sumber ekonomi di desa yang muaranya adalah kesejahteraan. Tentu yang diharapkan adanya pembinaan pelatihan terhadap BUMDes yang hari ini dengan keterbatasan kapasitas, perangkat dan pendamping yang ada,” kata senator asal Lampung ini.

Ketua Umum Apdesi Suhardi Buyung mengakui bahwa dalam pengelolaan dana desa, kades dan perangkatnya memiliki banyak keterbatasan. Hal tersebut sudah disampaikan kepada kementerian terkait, namun belum mendapat solusi yang bisa diterapkan di desa. Karena itu, Suhardi berharap DPD melalui anggotanya di setiap provinsi bersedia menjadi pembimbing desa-desa di provinsinya. Tujuannya agar dana desa yang ada bisa dikelola dengan baik untuk memajukan masyarakat desa, tanpa berujung pada permasalahan hukum.

"Di sini kami melihat kepemimpinan DPD RI Pak LaNyalla yang sangat antusias untuk memajukan desa. Satu visi dan misi dengan kami untuk desa lebih maju lagi. Kaku meminta juga ketua DPD RI sebagai pembina dari Apdesi," kata Suhardi. (boy/adv/jpnn)