Alot, Penetapan Tax Ratio

Kamis, 22 April 2010 – 21:53 WIB

JAKARTA -- Keputusan penetapan target penerimaan negara dari pajak atau tax ratio pada APBN-P 2010 antara pemerintah dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (22/4) berjalan alot. Sejak dimulai pukul 14.00 WIB, rapat pembahasan yang berlangsung tertutup tersebut masih belum menemui kata kesepakatan. Bahkan saking alotnya, pembahasan tax ratio diputuskan di skor sementara pada pukul 21.00 WIB untuk dilakukan loby politik antar Fraksi.

Pemerintah diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Anggito Abimanyu, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo dan Dirjen Bea Cukai Tomas Sugijata. Sebelumnya, saat rapat sempat diskor sementara menunggu ketetapan lifting minyak dan harga minyak Indonesia (ICP), Dirjen Pajak Tjiptardjo sempat mengatakan, bahwa DPR tetap mendesak kenaikan tax ratio minimal hingga 12 persen.

‘’Sementara kita bisanya cuma 11,9 persen. Dengan permintaan DPR yang 12 persen itukan sudah mirip-mirip. Kita sanggupnya cuma segitu, tidak bisa naik lagi,’’ kata Tjiptardjo. Sementara itu, desakan untuk menaikkan tax ratio pada APBN-P 2010 semakin bergulir deras sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Kasus Gayus ditengarai hanya kasus kecil di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Terlebih lagi, Gayus sendiri telah curhat pada pengawas internal Ditjen Pajak, bahwa dirinya hanyalah pemain kecil. Pernyataan Gayus ini lah yang membuat kalangan dewan di Panja Pajak komisi XI DPR RI, ‘menyerang’ Tjiptardjo.

Sebagai pertanggungjawaban tidak bisa mengawasi kasus seperti Gayus, Tjiptardjo pun diminta untuk menaikkan target penerimaan pajak (tax rasio) dari persentase Gross Domestic Product (GDP) 2010. "Masa kita kalah dari negara-negara miskin seperti Sri Langka, mereka menargetkan tax rasionya mencapai 17% dan India lebih tinggi lagi,’’ kata Anggota DPR Komisi XI Muradi Darmansyah.