Amburadul, Gakin Diduga Banyak Diselewengkan

Rabu, 05 Agustus 2009 – 13:36 WIB

JAMKESMAS- Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta, Rabu (5/8). Mereka menolak kartu Gakin dan Jamkesda, karena mereka membutuhkan Jamkesmas. (Foto: Abdul Rasyid/JPNN)

JAKARTA – Kendati program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah digulirkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sejak setahun lalu, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum bersedia menerima program tersebut.

Justru sejauh ini, Pemda DKI lebih memilih menjalankan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) bagi warganya yang miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis. Alasannya, Pemda dan DPRD DKI telah mengalokasikan dana sendiri senilai Rp550 miliar (tahun 2009) atau sektiar 2 persen dari total anggaran Rp22,2 triliun untuk melayani kesehatan 700 ribu warga miskin.

Sekadar diketahui bahwa, jumlah warga miskin di DKI sekitar 8 persen dari 74,4 juta warga miskin di seluruh Indonesia.

Namun berbeda dengan program Jamkesmas yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kartu JPK Gakin hanya berlaku khusus di wilayah DKI. Untuk wilayah di luar DKI, kartu JPK Gakin untuk kesehatan malah tidak berlaku.

Tragisnya lagi, program Gakin yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu (miskin, Red), dalam praktiknya di lapangan ternyata banyak diselewengkan. Sebaliknya, yang memiliki kartu JPK Gakin malah sebagian besar orang mampu (kaya), keluarga birokrat kelurahan sampai gubernuran.