Amburadul, Gakin Diduga Banyak Diselewengkan

Rabu, 05 Agustus 2009 – 13:36 WIB

JAMKESMAS- Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur DKI Jakarta, Rabu (5/8). Mereka menolak kartu Gakin dan Jamkesda, karena mereka membutuhkan Jamkesmas. (Foto: Abdul Rasyid/JPNN)

Karena itulah, ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa ke kantor gubernur DKI, Rabu (5/8). Mereka membawa beberapa buah bendera DKR sambil membentangkan spanduk bertuliskan

"Tolak Kartu Gakin & Jamkesda, Kami Butuh Jamkesmas". Massa terus berorasi di depan kantor orang nomor satu di DKI itu dengan silih berganti orator.

Koordinator lapangan (Korlap), Alfan disela-sela aksi mengatakan, untuk mengakomodasi warga miskin yang belum terdaftar dalam JPK Gakin, Pemda DKI mengeluarkan kebijakan melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM), yang diurus mulai dari RT/RW, Desa/Lurah, Puskesmas hingga ke Dinas Kesehata (Dikes). Tapi kenyataannya, pengguna SKTM tersebut tidak mendapatkan pengobatan gratis sepenuhnya seperti pemegang JPK Gakin maupun Jamkesmas.

"Pengguna SKTM hanya mendapatkan bantuan 50 persen dari pemerintah, meskipun mereka benar-benar miskin. Bahkan, di rumah sakit pun mereka seringkali dimintai konstribusi yang besarnya ditentukan oleh pihak rumah sakit," kata Alfan dengan emosi.