Anak Buah Prabowo Tuding Paket Ekonom Jokowi sebabkan PHK

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai 10 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak menjawab masalah yang ada dan tidak pula menimbulkan efek positif. Menurutnya, justru menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari paket kebijakan tersebut.

"Sepuluh paket kebijakan ekonomi itu belum maksimal sebagai pengendali harga kebutuhan pokok yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia. Akibatnya, harga pangan naik dan rakyat makin susah," Heri Gunawan, di Gedung DPR , Senayan Jakarta, Senin (15/2).

Padahal lanjutnya, semua tahu bahwa barang pokok menjadi penyumbang inflasi terbesar. "Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, paket ekonomi racikan pemerintah tak menjamin kemudahan akses permodalan dan pembiayaan UMKM. Selama ini, lanjutnya, para pelaku UMKM masih menemui kesulitan, terutama soal administrasi dan agunan. Ini menjadi keluhan hampir semua pelaku UMKM.

Di bidang investasi, sambung Heri, paket kebijakan ternyata belum maksimal menggenjot kinerja investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. "Yang terjadi justru investasi asing masuk tapi serapan tenaga kerja malah menurun. Ini sebuah paradoks. Tingkat pengangguran terbuka naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu," ujarnya.

Apalagi, kata Heri, formulasi baru perhitungan upah minimum yang dirumuskan dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, juga sangat tidak manusiawi. "PP itu menganut rezim upah murah yang tidak berpihak pada nasib buruh," tegasnya.

Sementara di sektor investasi, ujarnya, paket ekonomi belum menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan yang merosot sebesar 8 persen.

 "Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen," jelasnya.

Produktivitas di empat sektor itu tak mendapat jaminan dari paket kebijakan yang dirilis pemerintah, kecuali hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB.

"Penyebab lemahnya produktivitas empat sektor tersebut lantaran minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor ini masih dominan, di atas 50 persen," imbuhnya.

Selain itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini melihat paket kebijakan ekonomi tersebut dirancang secara sembrono dengan membuka pasar domestik yang rawan diserbu produk-produk impor.

"Idaelnya, pemerintah harus lebih dulu mengatur strategi dan road map yang jelas untuk melindungi pasar domestik. Bukan dengan menderegulasi besar-besaran yang bisa mengancam eksistensi para pengusaha lokal," ujarnya.

Terakhir Heri menegaskan, tidak yakin pemerintah paham masalah yang sebenarnya. "Buktinya, berbagai paket ekonomi yang diterbitkan masih melempem. Saya khawatir paket itu hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak linear dengan pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata. Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen orang terkaya, sedangkan 80 persen sisanya rawan tertinggal," pungkas Heri.(fas/jpnn)