Analisis Pengamat Ubedilah Badrun Soal KLB PD, Menohok Moeldoko

Kemudian, munculnya nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, tampaknya diabaikan.

"Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko seharusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, seharusnya pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini,” ujar Ubedillah mempertanyakan.

Menurut dia, pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi. "Karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," papar Ubedilah.

Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Syarwi Pangi Chaniago menganalisa siapa yang diuntungkan dalam dinamika Partai Demokrat hari ini.

“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ ucap Pangi.

"Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024," lanjut dia.

Pangi kembali menyinggung pernyataan Kepala KSP Moeldoko yang menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.

"Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," tegas Pangi.