Anas Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden

SURABAYA - Wacana gubernur tak perlu dipilih langsung alias ditunjuk saja oleh presiden kemarin dibahas para tokoh dan pakar di seminar yang dihelat The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Hampir semua pembicara tidak setuju jika gubernur ditunjuk langsung. Acara yang merupakan rangkaian Otonomi Awards 2011 itu dilaksanakan di The Empire Palace, Surabaya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, sebelum berbicara tentang setuju atau tidak setuju soal penunjukan gubernur oleh presiden, ada satu hal yang harus diperhatikan. Yakni, posisi gubernur. Menurut dia, jika gubernur diposisikan sebagai kepala daerah dan kepala wilayah seperti sekarang, ide bahwa gubernur seharusnya diangkat oleh presiden menjadi tidak relevan.

Kecuali, ada kesepakatan soal perubahan konsensus bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dan bukan dalam konteks mengimplementasikan otonomi daerah. Namun, merealisasikan itu juga tidak mudah. Sebab, hal itu membutuhkan amandemen konsensus.

Karena itu, menurut Anas, saat ini lebih baik fokus pada penguatan sistem yang sudah berlaku. Yakni, gubernur dipilih secara langsung melalui pilkada. "Nah, jika kemudian ada banyak kelemahan, pelaksanaan sistem itu harus diperbaiki," paparnya.