Anas Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden

Kamis, 14 Juli 2011 – 07:08 WIB

Anas menambahkan, sebuah koreksi seharusnya merupakan ide baru. Bukan kembali ke ide lama dengan menyerahkan pemilihan gubernur melalui DPRD atau ditunjuk presiden. Anas setuju bahwa pemilihan langsung memang masih memiliki banyak celah. Salah satunya memakan anggaran jumbo. "Saya setuju jika biaya pilkada boros dan menyedot anggaran APBD lebih besar," ujarnya.

Namun, menurut dia, bukan berarti tidak ada jalan untuk efisiensi. Salah satu bentuk efisiensi bisa dilakukan dengan memangkas anggaran pencetakan surat suara. Misalnya, surat suara pilkada tak harus dicetak berwarna, melainkan cukup hitam putih. "Jenis kertas dan ukuran surat suara disesuaikan sehingga menekan biaya," tuturnya.

Selain itu, kata Anas, pemilihan kepala daerah oleh DPRD belum tentu lebih murah. "Kalau ada banderol suara bagaimana" Satu suara berapa" Seperti yang terjadi sebelumnya," bebernya.

Anas mengatakan, pemilihan gubernur oleh presiden harus melalui amandemen konstitusi dan itu bukan perkara mudah. Sebab, hal itu merupakan kewenangan DPD dan membutuhkan proses panjang. Karena itu, kata Anas, Demokrat menganggap pemilu langsung masih merupakan jalan terbaik walau ada kekurangan di sana-sini. Menurut dia, jika ingin memperbaiki sistem, hendaknya tak sekadar pilkada gubernur. Namun, juga menyangkut birokrasi pemprov, relasi gubernur, dan DPRD, maupun konstelasi politik di kalangan legislatif.