Anas Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden

Kamis, 14 Juli 2011 – 07:08 WIB

Selain Anas, pembicara yang hadir adalah Dr Laode Ida (Wakil Ketua DPD), Chairuman Harahap SH MM (Ketua Komisi II DPR dari Golkar), Dr I Made Suwandi (ataf ahli Mendagri), Erman A. Rahman (director for local economic goverment The Asia Foundation), Prof Dr Mas"ud Said (pakar otoda dari UMM), Siti Zuhro (peneliti LIPI), dan Wawan Sobari (research executive JPIP). Acara tersebut dimoderatori Drs Haryadi (dosen FISIP Unair).

Laode Ida juga sepakat dengan Anas. Dia menegaskan pentingnya kepala daerah dipilih secara langsung. Yaitu, sesuai dengan konstitusi, kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Karena itu, yang harus dilakukan adalah konsolidasi demokrasi untuk memperbaiki kelemahan selama pilkada berlangsung. Selain itu, dipastikan kepala daerah yang terpilih mewujudkan agendanya.

Chairuman Harahap setali tiga uang.

"Pemimpin itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Tapi, sarananya harus benar," tandasnya. Hal yang sama ditegaskan Zuhro. Dia mengapresiasi penelitian yang dilakukan JPIP bahwa cukup banyak responden yang menginginkan gubernur ditunjuk presiden. Namun, kata dia, sasaran respons juga harus diperhatikan.

Menurut dia, hak konstitusional warga negara adalah dipilih dan memilih. "Karena itu, jangan beri kesempatan langsung kepada presiden untuk memilih," cetusnya. Sebab, kata dia, bagaimana presiden bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. "Sekarang jaketnya biru, terus nanti seragamnya berganti, bagaimana" ujarnya.