Ancaman SBY Dinilai Gertak Sambal

Sabtu, 21 Juli 2012 – 10:06 WIB

Pada bagian lain, parpol yang ketua umumnya duduk di kursi kabinet, PPP dan PKB, tak merasa menjadi sasaran teguran SBY. Pidato keras SBY tersebut dianggap biasa. "Poin penting pernyataan presiden yang harus digarisbawahi adalah seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal, baik menteri dari kalangan parpol maupun nonparpol," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi.

Arwani juga menegaskan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) selalu menjalankan tugas dengan baik sebagai menteri agama. Konsentrasi SDA juga tidak terpecah antara menjadi ketua umum PPP dan memimpin Kemenag. PPP, lanjut Arwani, juga telah memiliki mekanisme yang baik menyangkut tugas-tugas kepartaian. "Semua berjalan dengan baik," tegasnya.

Selain itu, rangkap jabatan posisi ketua umum parpol sebagai menteri di kabinet tidak dilarang dalam sistem perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan pernah menolak permohonan uji materi pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut selama ini menjadi dasar adanya rangkap jabatan menteri dan pengurus parpol.

Karena itu, lanjut Arwani, tidak ada persoalan kader partai politik atau ketua umum parpol menjadi menteri. "Kalau menurut presiden kinerja menteri kurang maksimal, presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja menterinya," ujar sekretaris Fraksi PPP di DPR tersebut.