Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Andai Presiden Tahu Persoalan Honorer

Sabtu, 13 Februari 2016 – 19:24 WIB
Andai Presiden Tahu Persoalan Honorer - JPNN.COM
Titi Purwaningsih. Foto: Mesya Muhammad/JPNN

Insya Allah yakin, karena selama ini Presiden ‎hanya menerima informasi sepotong-sepotong dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Seandainya Presiden tahu persoalan honorer K2 secara utuh, tidak akan jadi seperti ini. Kami tidak demo besar-besaran seperti ini karena pasti ada kebijakan yang berpihak ke honorer K2.

Jadi yang salah siapa Bu?

Setelah kami komunikasi dengan Mensesneg, mata kami jadi terbuka bahwa ada miskomunikasi. Sebagai MenPAN-RB, Pak Yuddy harusnya melaporkan masalah K2 secara utuh dan tidak setengah-setengah agar Presiden bisa mengambil tindakan apa. Lah ini Menteri Yuddy tidak gamblang. Kami juga sudah menanyakan ke Kemenkeu. Jawabannya, Kemenkeu tinggal menunggu usulan dari MenPAN-RB, namun usulannya tidak masuk-masuk. Jadi kami honorer K2 beranggapan yang salah di sini MenPAN-RB. ‎ Karena MenPAN-RB gagal makanya kami ingin melaporkan masalah kami ke Presiden biar presiden tahu ada anaknya buahnya yang tidak transparan.

Tindakan FHK2I selanjutnya?

Kami para pengurus pusat akan tetap bertahan di Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan pihak Istana. Dengan mendekati Istana, saya optimis ada jalan terbaik untuk kami. Sebab tidak elegan bila pemerintah mencampakkan honorer K2 yang belasan hingga puluhan tahun mengabdi.‎ Masyarakat perlu tahu, sebagian besar peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya merupakan sumbangsih honorer K2. Inikan Presiden mungkin tidak tahu, makanya kami akan membawa data-data lengkap bila bertemu Presiden.

Saat ini saya sudah instruksikan anggota untuk menyiapkan data honorer K2 per daerah yang sudah diverval (verifikasi validasi). Sebenarnya datanya sudah ada tapi harus verval lagi karena ada yang meninggal dan berhenti.‎ Patokannya tetap data BKD masing-masing, hanya saja data itu harus dikawal honorer K2.

Langkah lainnya?

Saya akan memerintahkan seluruh korwil/korda untuk meneruskan perjuangan di daerah masing-masing. Kecuali untuk daerah yang kepala daerahnya sudah mendukung honorer K2.

AKSI unjuk rasa di depan Istana Merdeka selama tiga hari tidak membawa hasil se‎suai harapan ratusan ribu honorer K2.  Keinginan untuk bertemu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
  • Top Story

    Reformasi PSSI Belum Selesai

    Minggu, 15 Mei 2016 – 22:09 WIB
    Reformasi PSSI Belum Selesai - JPNN.com
  • Top Story

    Solusinya, Geser Pusat Pemerintahan

    Sabtu, 14 Mei 2016 – 19:34 WIB
    Solusinya, Geser Pusat Pemerintahan - JPNN.com
  • Top Story

    Setoran Rp 1 M Tetap Lanjut

    Kamis, 05 Mei 2016 – 18:05 WIB
    Setoran Rp 1 M Tetap Lanjut - JPNN.com
  • Top Story

    Reformasi Tata Kelola Kompetisi

    Kamis, 05 Mei 2016 – 02:25 WIB
    Reformasi Tata Kelola Kompetisi - JPNN.com
X Close