Andy Budiman: Dana Talangan Ke PTPN Tidak Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan dana talangan Rp 4 triliun ke PT Perkebunan Nusantara dinilai tidak tepat. Alasannya karena BUMN yang memiliki lahan 1,2 juta hektar itu terus mengalami kerugian.

Wartawan senior, Andy Budiman mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan dana talangan ke BUMN yang memiliki kinerja baik namun terdampak pandemi. Sehingga bantuan suntikan modal itu bisa disebut tepat sasaran.

"Kalau perusahaannya sejak dulu bermasalah, sama artinya meletakkan beban kegagalan manajemen kepada rakyat. Ini praktik yang tidak sehat," tulisnya melalui akun Twitternya, @Andy_Budiman_ pada Minggu (7/6).

Dia mengaku heran, lahan milik PTPN, sekitar 50 persennya merupakan perkebunan sawit masih harus merugi. Padahal, perusahaan swasta sejenis mampu meraup untung setiap tahunnya.

"Bandingkan kinerja PTPN dengan swasta, misalnya Wilmar. 2019 Wilmar membukukan laba bersih Rp 215,4 miliar. Laba ini tumbuh drastis dibanding 2018 yang hanya Rp 92,64 miliar. Lahan sawit mereka 250 ribu hektare – kurang dari setengah lahan PTPN," jelasnya.

Andy nilai, PTPN selama ini gagal menggali potensi penerimaan dari komoditas yang menjadi garapannya, yakni tebu, kopi, kopra, kakao, dan terutama sawit. PTPN harus lebih kreatif mencari terobosan untuk mendongkrak kinerja.

"Kalau mitra petani plasma pergi, perkuat model kemitraannya. Kalau memang produktivitas lahan menurun, lakukan peremajaan. Kalau ada mafia di tubuh perusahaan, bongkar. Begitu seharusnya manajemen bekerja," tambahnya.

Selama masa pandemi ini, Andy menambahkan, masyarakat harus kritis dan mengawasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah rencana pemerintag memberikan dana talangan ke 12 BUMN.