Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Aneh, Pimpinan DPR Tolak RDP Bahas Djoko Tjandra saat Reses Tetapi Ngebut RUU Ciptaker

Rabu, 22 Juli 2020 – 17:15 WIB
Aneh, Pimpinan DPR Tolak RDP Bahas Djoko Tjandra saat Reses Tetapi Ngebut RUU Ciptaker - JPNN.COM
Ketua DPP PKS Pipin Sopian dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 15 September 2018 lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menilai pimpinan DPR tidak konsisten dalam menerapkan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

Hal ini terkait dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipaksakan dibahas pada saat reses.

Sementara, rapat dengar pendapat (RDP) pengawasan oleh Komisi III DPR terkait skandal kasus Djoko Tjandra pada masa reses ditolak pimpinan DPR.

“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tetapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra. Wajar jika kita semua, masyarakat mempertanyakan sikap tersebut,” kata Pipin dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Menurut alumni ilmu politik Universitas Indonesia ini, RUU yang mengubah, menambah, dan menghapus terkait dengan sekitar 80 UU ini sebaiknya jangan dikejar-tayang selama dua kali masa sidang apalagi di masa Pandemi Covid-19 yang sarat keterbatasan ini.

“Seharusnya pimpinan DPR RI konsisten. Pada saat reses ini Panja RUU Cipta Kerja DPR RI lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, bukan malah memaksakan pembahasan RUU. Apalagi, DIM (daftar inventaris masalah) fraksi-fraksi saja belum masuk semua,” kata Pipin.

Dia menjelaskan menjelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang.

“Inilah saatnya anggota DPR RI mendengarkan masukan dari masyarakat di daerah pemilihannya apakah RUU Cipta Kerja memang layak dilanjutkan atau tidak. Apakah benar RUU Cipta Kerja ini untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja," pungkasnya dikutip dari laman resmi www.pks.id. (boy/jpnn)

Pimpinan DPR dinilai tidak konsisten karena menolak RDP gabungan membahas Djoko Tjandra, tetapi mengizinkan pembahasan RUU Ciptaker di masa reses.

Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close