Anggap Mendesak Qanun Pakaian Ketat

"Memang kita tahu bahwa qanun SI sudah ada di Aceh secara umum, tapi tidak salah jika secara khusus lagi, pemkab Aceh Timur membuat qanun tersendiri untuk mendukung dan memperkuat qanun propinsi tersebut," ujar Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Aceh, Abdul Hamid, kepada Rakyat Aceh (grup JPNN), Jumat (24/9).

Disebutkan, adanya qanun akan menunjukkan kosistensi dan komitmen pemkab Aceh Timur atas tegaknya Syariat Islam di Aceh. "Seperti contoh di Aceh Barat, apa yang telah dilakukan di wilayah itu sangat membawa dampak bagi daerah tersebut," ucapnya.

Dia katakan, saatnya sekarang ini qanun dimaksud dibuat. "Kalau tidak sekarang memulai, kapan lagi, karena sedang dalam bingkai Syariat Islam. Kalau nanti kebijakan Negara ini dirubah lagi? Artinya bila pemberlakuan SI di Aceh dicabut, maka peluang bagi masyarakat Aceh untuk memperbaiki diri sudah semakin kecil. Saat waktu diberi peluang tidak mau merubah, konon lagi tidak diberi peluang," bebernya.