Anggaran Pembangunan Tol Laut Jangan dari APBN

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK diminta tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun tol laut.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengaku mendukung program Jokowi dalam membangun tol laut untuk menghubungkan antarpulau.

Namun, dia menyarankan pemerintahan mendatang mencari alternatif pembiayaan di luar APBN supaya tidak menambah beban APBN.

"Malaysia saja bisa dan buktinya Putra Jaya yang tidak lewat APBN-nya. Mereka ada skema pendanaan financial outsourcing strategic," katanya.

Didin juga mengingatkan Jokowi agar memperbaiki APBN. Tujuannya supaya anggaran yang dikucurkan tepat sasaran dan dialihkan ke yang produktif. Sebaiknya, alokasikan ke infrastruktur dan usaha kecil menengah (UKM).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur mengatakan, program tol laut harus disinkronkan terlebih dahulu dengan program yang sudah ada.

"Memang harus ada sesuatu yang menyambungkan satu pulau ke pulau lain. Namun masih perlu catatan, pertama penyamaan persepsi mulai dari penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sesuai dengan Peraturan Presiden. Kemudian mengenai Pendulum Nusantara," jelasnya.