Anggaran Terbatas, Pilkada Kepri Terancam Tak Terawasi

Senin, 15 Maret 2010 – 00:15 WIB

Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandar yang dikonfirmasi terpisah membenarkan. Dia ikut rapat di Panwaslu Kepri itu sebagai bentuk apresiasinya kepada Panwaslu. Dia juga meluruskan soal anggaran Rp3 miliar yang dipecah 2 kali pencairannya. Menurutnya, pencarian pertama Rp1,5 miliar sudah dilaksanakan. Untuk pencairan kedua tidak perlu harus menunggu APBD Perubahan, cukup ditandatangani gubernur saja sudah bisa langsung dicairkan.

"Anggaran Rp3 miliar itu hanya untuk Panwaslu Prov Kepri saja. Padahal sesuai aturan perundangan harusnya untuk kabupaten kota seharusnya juga ditanggung anggaran provinsi. Khususnya untuk yang sedang tidak melaksanakan Pemilukada di daerahnya. Kami akan mencoba mencarikan solusinya Senin lusa (besok, red)," jelas Iskandar.

Saat ini ada 7 kabupaten kota di Prov Kepri, 3 diantaranya ikut melaksanakan Pemilukada simultan dengan Prov Kepri, yaitu di Kab Bintan, Kab Lingga dan Kab Anambas. Sedangkan 4 kabupaten kota lainnya, yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kab Natuna dan Kab Karimun, tidak sedang melaksanakan Pilbup.

Terkait rencana mundurnya seluruh anggota Panwaslu di Prov Kepri itu, Iskandar, mengatakan jika terjadi hal itu akan sangat disayangkan sekali dan dia menyatakan keprihatinannya terhadap Panwaslu. Sebab, jika mereka mundur akan menyebabkan proses demokrasi yang sedang berlangsung jadi tidak sempurna atau cacat.