Anggarkan Rp 5,7 Miliar untuk Beli Mobil Pejabat, Mahasiswa Teriak

jpnn.com - LHOKSEUMAWE – Pemkab Aceh Utara menganggarkan pembelian mobil pejabat sebesar Rp 5,7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) tahun 2015.  Rinciannya, Rp 3,7 miliar untuk membeli 10 unit mobil dinas pejabat Aceh Utara dan Rp 2 miliar lagi untuk 10 mobil anggota dewan.

Publik langsung bereaksi. Kemarin, puluhan mahasiswa tergabung di BEM Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, mendatangi kantor Bupati Aceh Utara, di Jalan T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe.

“Kami mendesak Bupati Aceh Utara, membatalkan anggaran Rp 5,7 miliar untuk pembelian mobil dinas anggota dewan dan pejabat eksekutif,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Maimun Sanjaya, dalam orasinya didepan polisi dan personil Satpol PP yang mengamankan pintu kantor bupati.

Mahasiswa menilai, penganggaran itu menyakiti hati rakyat.  “Kita menduga ada unsur kong-kalikong baik di eksekutif dan birokrasi daerah,” cetus Maimun.

Untuk itu, mahasiswa juga meminta kepada bupati untuk segera mengalihkan anggaran tersebut kepada program pro rakyat. Kemudian, dapat memperjuangkan hak-hak rakyat dan bupati juga harus berani mencoret anggaran yang tidak pro rakyat itu.

Dikatakan, Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar, untuk peningkatan perekonomian rakyat. Apalagi, Aceh Utara pernah menyabet sebagai daerah petro dollar. Namun, kenyataannya kesejahteraan rakyat belum terwujud. “ Itu disebabkan oleh kebijakan legislatif dan eksekutif yang tdak pro rakyat dan buruknya birokrasi daerah,” ucapnya. 

Sayangnya, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, tidak berada dikantor.  Wakil Bupati Muhammad Jamil, yang informasinya berada di kantor, tapi tidak menerima mahasiswa yang berorasi di depan kantor bupati.

Bahkan, setelah berorasi selama 30 menit, kalangan mahasiswa ini mendesak masuk kedalam kantor bupati. Namun, dihalangi oleh polisi dan petugas Satpol PP yang menjaga pengamanan aksi demo tersebut. Akhirnya, mahasiswa tetap bertahap di kantor bupati, karena tidak ada yang menerima kedatangan mereka.