Anggota DPD Akan Ajukan Hak Bertanya ke Presiden

"Sementara kuota BBM bersubsidi yang disepakati pemerintah hanya 46,01 juta kiloliter. Artinya pemerintah akan membutuhkan dana cadangan devisi lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang untuk mengimpor BBM," ungkapnya.

Tingginya permintaan mobil murah di saat rendahnya lifting minyak nasional menurut Fatwa, berakibat pada besarnya ketergantungan atas BBM impor. "Pertanyaan yang akan kita ajukan, kebijakan apa yang akan di SBY untuk mengendalikan kepemilikan mobil mahal dari mereka yang sudah memiliki mobil tapi terus menambah koleksi mobil pribadi dan keluarga untuk mengimbangi permintaan murah tersebut," tanya politisi PAN itu.

Demikian juga halnya dengan alasan yang dimunculkan pemerintah bahwa program mobil murah untuk meningkatkan daya saing dan penguatan struktur industri komponen nasional melalui investasi dan alih teknologi serta penyerapan tenaga kerja.

"Kami mengkritisi, pada tahun-tahun pertama pabrikan penerima fasilitas pajak, nyaris hanya mengandalkan prototype dan rencana bisnis semata. Untuk memenuhi permintaan pasar, produk diimpor seutuhnya atau komponen lokal relatif sangat rendah. Sementara ketidakjelasan sanksi atas penggunaan material yang tidak sesuai dengan aturan main tidak ada," kata Fatwa.

Hal yang kita pertanyakan, sangat mungkin produsen mengimpor secara utuh mobil murah. "Kebijakan apa yang akan ditempuh Presiden SBY menghadapi kemungkin dimaksud. Apa jaminan mobil murah akan memenuhi syarat komponen lokal minimal 80 persen," tanya anggota DPD asal DKI Jakarta ini. (fas/jpnn)