Anggota MPR asal Papua dan Papua Barat Bentuk Badan Komunikasi

Dalam kesempatan yang sama, Komarudin Watubun menyebut badan yang mempunyai legalitas ini berdiri dengan dasar dua prinsip, yakni prinsip peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Menurut Watubun, lembaga ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Sekarang tambah kompak sebab kondisi Papua yang tenang meski tidak nyaman. Untuk itulah wakil rakyat dari dua provinsi itu menginventarisir persoalan yang ada dalam rangka membangun Papua seperti tertera dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Politikus PDIP itu, mengatakan persoalan Papua terjadi karena teringkar dari janji yang ada. Untuk itulah tugas wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat untuk ikut peduli dan mengatasi masalah yang tak pernah terselesaikan.

“Dari Presiden ke Presiden masalah di Papua tak pernah terselesaikan,” ujarnya.

“Untuk itu kami ingin membantu Presiden,” tambahnya.

Diakui Presiden Joko Widodo merupakan Presiden yang paling banyak berkunjung ke pulau paling timur Indonesia itu. Meski demikian tensi di Papua tak pernah selesai bahkan meningkat.

Filep Wamafma saat diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa badan itu, mengatakan semua berkumpul di badan ini untuk melihat apa yang belum disentuh dan dikerjakan dalam membangun Papua. Persoalan Papua diakui sangat panjang dan belum menemukan konsep bagaimana untuk membangun Papua. “Untuk itu kami terpanggil berkontribusi pada Presiden,” paparnya.

Badan itu disebut sebagai bentuk nyata para wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat memperjuangkan suara rakyat di sana. Bila tidak mampu memperjuangkan dapilnya, menurut Filep Wamafma apa gunanya menjadi wakil rakyat di Jakarta.