Angket Dewan Final, Mengarah ke Pemakzulan Ahok

Meski diakui tidak menutup kemungkinan mengarah pada pemakzulan."Hak angket ini bukan untuk memakzulkan Ahok," terang dia.

Di tempat terpisah Ketua Fraksi Partai Gokar Zaenudin menegaskan, sepakat bila Gubernur Ahok mengunakan APBD 2015 hasil evaluasi Kemendagri.

"Kalau pemprov menggunakan APBD 2014, berarti ada proses kemunduran dalam pembangunan. Kalau ini terjadi yang salah bukan hanya Ahok sebagai gubernur Jakarta, tapi kami sebagai wakil rakyat pun bisa dinilai gagal menjalankan roda pemerintahan. Karena yang namanya penyelenggara pemerintahan Jakarta itu eksekutif dan legislatif," ungkap dia.

Menurut dia, harus dibedakan antara hak angket yang sedang dijalankan dengan sikap dewan yang saat ini harus menyepakati hasil koreksi APBD kemendagri. "Yang jelas Fraksi Golkar mengikuti aturan," tegas dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai, hak angket harus menjabarkan semua hasil temuanya. Dengan begitu bisa dilihat dimana Letak kesalahan Ahok.
"Kalau pada akhirnya hasil hak angket berujung pemakzulan, ya itu sah-sah saja berdasarkan undang-undang," pungkas dia. (wok/pes)

Hak Angket DPRD:

Menunggu pengumuman lewat sidang paripurna
Hasilnya masih dirahasiakan

Tindak lanjut dari hasil angket: