Anies, Ganjar, dan Layangan Putus

Para kepala daerah sebagai petahana tentu punya peluang sangat besar untuk memenangi kontestasi periode kedua. Mereka punya panggung besar dan modal politik yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi.

Namun, masa tunggu dua tahun di luar panggung bisa membuat para mantan kepala daerah itu mati gaya dan mati angin. Mereka bisa menjadi layangan putus yang ‘’kabut kanginan’’ terbang hilang terbawa angin.

Ada juga para kepala daerah yang putus jabatan di tengah jalan. Mereka yang memenangi kontenstasi pilkada serentak pada 2019 dipaksa turun di tengah jalan pada 2024, berarti masa jabatan mereka tidak penuh lima tahun dan hanya menikmatinya selama tiga tahun.

Tentu ada problem penuntasan program pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Program yang seharusnya disusun untuk masa lima tahun itu akan terputus dan mangkrak di tengah jalan.

Kalau si petahana beruntung dan bisa menang, program akan berlanjut, tetapi kalau kalah dia akan menjadi layangan putus dan program pun mangkrak.

Layangan putus akan menjadi fenomena nasional. Banyak yang limbung dan terombang-ambing selama masa tunggu dua tahun. Dalam kondisi limbung karena fenomena layangan putus ini yang paling diuntungkan adalah pemerintah, karena mereka punya kewenangan penuh untuk menempatkan orang-orang sebagai kepala daerah sementara.

Dua tahun menduduki jabatan politik puncak di sebuah daerah adalah impian tertinggi bagi para politisi dan birokrat mana pun. Apalagi posisi puncak itu didapat secara gratis, tanpa ongkos politik yang terkenal sangat mahal.

Tentu saja para kepala daerah kiriman pusat itu akan loyal sepenuhnya kepada sang tuan. Hal itu akan melempengkan jalan untuk memobilisasi suara rakyat pada perhelatan politik 2024 yang sangat krusial.