Anies Klaim UMP Hadirkan Keadilan, Politikus PDIP Buktikan Sebaliknya

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan kata keadilan yang kerap kali dilontarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI mengenai revisi kenaikan UMP 2022.

Gubernur Anies Baswedan memang menyebutkan bahwa revisi UMP karena ingin memberikan rasa keadilan kepada buruh. 

Sementara Pandapotan menganggap, revisi kenaikan UMP justru tidak adil bagi pengusaha kecil.

Hal ini diutarakan Pandapotan dalam rapat mengenai UMP DKI 2022 bersama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (27/12).

“Kalau bicara keadilan, keadilan itu bukan hanya satu kelompok, semua kelompok. Karena gubernur itu adalah me-manage kebijakan yang dia buat, me-manage warganya, itu yang saya sayangkan,” ucap Pandapotan.

Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan tak semua pengusaha bisa memenuhi aturan Pemprov DKI.

Bila kondisi seluruh pengusaha stabil, Pandapotan yakin bahkan kenaikan hingga 10 persen pun bisa dipenuhi oleh pengusaha.

“Bapak bisa bayangkan UMP yang ditetapkan itu bisa dipenuhi UMKM, bisa dipenuhi pedagang warteg, bisa dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha yang mau bngkrut,” tanya dia.