Anita Demokrat Murka, Menunjuk-nunjuk Nadiem, Singgung PPPK Belum Terima SK

"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya," kata Anita.

Dia menyebutkan masih ada 17 bangunan sekolah di Kupang yang belum selesai sejak 2021.

"Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas. Menurutnya, ada kekeliruan birokrasi terkait ini.

"Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kami usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kami ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kami yang menentukan anggaran di Indonesia ini," kata Anita.

"Jadi, kalau mau dilakukan verifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik," cetusnya.

Lebih lanjut, dalam rapat ini Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR agar memberikan rekomendasi kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbudristek.

Dia menduga ada tindak pidana korupsi di kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.