Anjuran LaNyalla Mattalitti untuk Pemuda Pancasila Jambi
jpnn.com - JAMBI - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kader Pemuda Pancasila di Provinsi Jambi untuk mendorong lahirnya konsensus nasional kembali kepada sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa.
Anggota DPD dari Jawa Timur itu mengatakan sistem tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli berikut Penjelasannya, dengan nama sistem Demokrasi Pancasila dan sistem Ekonomi Pancasila.
"Sebuah sistem tersendiri, yakni sistem asli Indonesia yang tak mengacu kepada sistem liberal maupun komunisme," ujar LaNyalla saat menyampaikan orasi kebangsaan pada acara 'Penguatan 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, di Graha Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Minggu (25/6).
Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi senator M Syukur (Jambi), Andi M Ihsan (Sulsel), dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Hadir pula di antaranya Ketua MPW PP Provinsi Jambi Adri, Sekretaris MPW PP Provinsi Jambi Taufan Junaidi, Bendahara MPW PP Provinsi Jambi M Ichsan, Tokoh PP Provinsi Jambi Efendi Hatta dan Indra Armendaris serta ratusan kader Pemuda Pancasila se-Provinsi Jambi.
"Sebuah sistem yang akan memperkuat posisi dan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam ketatanegaraan dan bernegara kita. Sehingga bangsa ini akan makin kuat, karena rakyat berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa," imbuh LaNyalla.
Dia optimistis dengan menerapkan sistem Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, tujuan dan cita-cita negara yang terdapat di Alinea ke IV Naskah Pembukaan Konstitusi dapat dicapai, yaitu:
- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum
- mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
- muaranya adalah terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pria Bugis yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah secara utuh bagi semua elemen bangsa sebagai wujud penjelmaan seluruh rakyat.