Anjuran Pak Jokowi Sangat Istimewa pada Peringatan 72 Tahun Kemerdekaan RI

jpnn.com, MEDAN - Hari Ulang Tahun (HUT) Kemedekaan RI ke 72 tahun ini (17-08-1945-17-08-2017) sangatlah istimewa. Sebab baru kali ini, presiden mengeluarkan imbauan dan/atau anjuran mengibarkan bendera Merah Putih sebulan penuh untuk merayakan hari kemerdekaan di seluruh wilayah kedaulatan NKRI.

Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Binsar M Simatupang menilai imbauan dan/atau anjuran Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi) mengandung makna permenungan dan analisis mendalam dan mendetail atas situasi faktual longgar dan kendurnya jiwa kebangsaan ke-Indonesia-an di era belakangan ini. Hal itu akibat reinkarnasi politik identitas yang berpotensi laten mencabik-cabik keutuhan bangsa.

Menurut Binsar, hal itu dapat dilihat dari politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati/wali kota yang cenderung menggunakan taktik strategi politik sektarian-pimordial seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai senjata pamungkas memenangkan Pilkada.

Taktik strategi seperti itu, kata dia, sesungguhnya sangatlah disayangkan. Sebab berpotensi menimbulkan gesekan, perpecahan, konflik sesama anak bangsa. Sadar atau tidak politik identitas juga berpotensi merusak persatuan dan kesatuan sesama anak Ibu Pertiwi akibat egoisme sektoral serta kepentingan politik sesaat.

“Bukankah kita bersaudara kandung anak-anak bangsa di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?” tanya Binsar yang juga menjabat Wakil Ketua PD II FKPPI Sumatera Utara.

Binsar mengingatkan kita bersaudara kandung anak Ibu Pertiwi Indonesia dari Sabang hingga ke Merauke dengan hak dan kewajiban yang sama, setara dan sederajat sesuai pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945. Dengan mengacu pada Pasal ini maka akan terwujud equality before the law sebagaimana hakikat sejati negara merdeka.

Presiden Joko Widodo dengan komitmen politik Nawacita telah berupaya keras dan kuat melalui kabinet kerja untuk membangun berbagai infrastruktur dari pinggir wilayah kedaulatan RI supaya seluruh wilayah terkoneksi dari Sabang hingga ke Merauke. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI bukan lagi retorika atau wacana seperti pada pemerintahan sebelumnya.

“Jiwa kebangsaan ke-Indonesia-an atau nasionalisme sepertinya telah mengalami "turbulensi" sebagai akibat demokrasi kebablasan atau demokrasi tanpa batas. Padahal kebebasan tanpa batas sesungguhhya adalah perilaku barbar, anarkhistis, intoleran yang menciderai dan melukai hak asasi manusia (HAM) di negara merdeka,” ujar Putra Tapanuli Utara ini.