Antisipasi Digitalisasi Logistik, Kemnaker Siapkan Standar Kompetensi TKBM

“Terkait hal tersebut, kami telah mengundang beberapa serikat pekerja atau serikat buruh dan pengurus koperasi TKBM perwakilan dari beberapa provinsi yang mewakili pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia,” jelas Dirjen Putri.

Isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan TKBM.

“Jadi harus dapat dipastikan upah TKBM tidak boleh di bawah peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Rapat koordinasi yang berlangsung mulai 28 hingga 30 September itu bertujuan membahas isu-isu krusial tersebut oleh Kemnaker bersama kementerian atau lembaga dan stakeholders terkait, sehingga pelindungan TKBM dapat berjalan maksimal.

“Mari kita mencermati kembali program rencana aksi dari masing-masing unit teknis untuk ditetapkan sebagai rencana aksi Kemnaker dalam memberikan perlindungan bagi TKBM khususnya bagi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak,” ujarnya. (mrk/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: