Antisipasi Pelambatan Ekonomi Global, Ketua DPD RI Minta Kadin Indonesia Lakukan Tiga Hal Ini

Rabu, 19 Februari 2020 – 22:50 WIB

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin saat bertemu Ketua Umum Kadin provinsi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara III Kompleks MPR, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Humas DPD RI

“Kami minta DPD RI meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah untuk mengabaikan keberadaan Kadin palsu,” ujar Arus Abdul Karim, Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca Juga:

Komite IV DPD RI dan OJK Bersinergi Dalam Pengembangan UMKM di Daerah

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengeluarkan surat dari DPD RI yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepengurusan Kadin provinsi yang sah.

“Hari ini juga saya keluarkan surat kepada semua gubernur di 34 provinsi,” tandas LaNyalla disambut aplaus para ketua umum Kadin provinsi yang hadir.

Sejumlah ketua umum yang hadir juga menyuarakan pentingnya keberadaan Peratutan Pemerintah atas UU No.1 tahun 1987 tentang Kadin. Selain Keppres No.17 tahun 2010 tentang AD/ART Kadin.

“Kami juga usul, mohon ketua DPD dapat menyampaikan ke Presiden, agar mengagendakan pertemuan antara Presiden dengan ketua umum Kadin provinsi se Indonesia,” ungkap Makruf Maulana, ketua umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau.(ikl/jpnn)