Apresiasi Bantuan KPK soal Sertifikasi Tanah, Bos PLN Lontarkan Sindiran Pedas untuk Kementerian ATR

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dengan menggandeng KPK dan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, sertifikasi terhadap 92 ribu persil tanah berhasil dilakukan.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, nilai sertifikasi terhadap 92 ribu persil tanah PLN itu mencapai Rp 1.600 triliun.

Pihaknya pun menargetkan keseluruhan persil dapat tersertifikasi pada 2023 mendatang. Sebab, kata dia, aset tanah tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertifikasi.

"Pada 2023 kami menargetkan untuk 100 persen tanah persil daripada PLN ini bersertifikat," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/1).

Dia mengungkapkan, mulanya sebanyak 30 persen atau 28 ribu dari 92 ribu persil tanah milik PLN berhasil tersertifikasi. Namun, ketika bekerja sama dengan KPK, jumlah persil tanah yang berhasil tersertifikasi bertambah lagi 20 ribu.

Dengan begitu, per 2020 lalu, totalnya mencapai 48 ribu atau 45 persen dari 92 ribu persil yang ditarget.

"Dengan support bantuan dari KPK dan juga Kementerian ATR/BPN, kami berhasil untuk bisa melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat itu," katanya.

Pada akhir 2021 nanti, lanjut Zulkifli, pihaknya menargetkan hingga 100 persen persil tanah PLN dapat tersertifikasi. Zulkifli menekankan tanpa KPK, sertifikasi tanah akan mendapatkan rintangan yang berat dan serius.