ART: Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Kejahatan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) merespons bergulirnya wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Dia menyebut wacana penundaan pemilu 2024 adalah sebuah kejahatan besar dalam demokrasi.

"Isu penundaan Pemilu makin kencang terdengar di penjuru tanah air, jika ini tertunda maka kejahatan demokrasi semakin nyata," ujar Rachman Thaha dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/12).

Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu pun mengingatkan dampak penundaan Pemilu, salah satunya bakal mengamputasi hak-hak rakyat.

"Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, dan ini sangat mencederai konstitusi bernegara dan amanah reformasi," ucap pria yang beken disapa dengan panggilan ART itu.

Wacana penundaan pemilu kembali mencuat setelah adanya pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial.

Dia juga menyinggung tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin mengalami peningkatan seperti terekam dalam hasil survei Poltracking Indonesia November 2022.