Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pembentukan DOB di Papua

Dia menyebut sejauh ini pemerintah pusat belum mampu menjawab masalah-masalah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, kelompok, organisasi dan juga kelompok lain bahwa apakah ada ketentuan dengan pemekaran provinsi ini, orang asli Papua sebagai penduduk asli terproteksi dari kekhawatiran termarginalkan dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Selain itu, muncul kekhawatiran akan lebih tinggi lagi eskalasi politik dan keamanan termasuk juga yang berdampak pada makin tingginya tingkat pelanggaran HAM di Papua dan banyak faktor lain yang sampai dengan saat ini belum mampu dijawab pemerintah.

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini, pemerintah bersama DPR RI tidak perlu terburu-buru tentang agenda pemekaran provinsi di Papua sepanjang pembentukan DOB itu masih menuai konflik dan pertentangan dari masyarakat.

Terkait dengan tujuan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, Filep Wamafma menyampaikan bahwa DPD RI lebih condong kepada aspirasi pembentukan DOB di tingkat kabupaten maupun kota.

Menurutnya, hal itu lebih realistis untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat terutama bagi orang asli Papua.

“Kami memandang bahwa keputusan ini bukanlah suatu aspirasi yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari bawah tetapi kebijakan pemekaran di Papua ini pemerintah lebih condong menggunakan pendekatan top-down. Artinya tidak lagi menghendaki adanya aspirasi dari rakyat. Pemerintah menggunakan haknya dari pusat dan wajib dilaksanakan di daerah,” katanya.

Menurut dia, dalam hal ini, era kepemimpinan Presiden Jokowi hari ini bersifat otoriter dalam merumuskan kebijakan di daerah.

Selaku senator, Filep melihat bawah keputusan tersebut merupakan kebijakan dan strategi nasional pemerintah pusat di Papua yang salah satunya didasarkan kepada aspek keamanan.