Audit BPK, Dorong Good Governance

Kamis, 13 November 2008 – 19:00 WIB

Irman mengatakan, sebagai bagian penting dari manajemen pemerintahan yang baik, pengawasan akan saling menunjang dengan akuntabilitas. Karena terkait pertanggungjawaban, salah satu masukan untuk melaksanakan pengawasan adalah pemeriksaan (audit).

Sementara Ketua BPK, Anwar Nasution mengatakan fokus pemeriksaan BPK selama Semester I TA 2008 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Dalam empat tahun terakhir (tahun 2004-2007), LKPP secara terus menerus mendapat opini “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” sementara kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) juga belum meningkat signifikan.

Dari 85 LKKL yang diperiksa tahun 2007, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas 16 kementerian/ lembaga; “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas 31 kementerian/ lembaga; “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)” atas 37 kementerian/ lembaga; dan “Tidak Wajar (TW)” atas satu kementerian.

Tidak berbeda dengan LKPP, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tahun 2004-2007 juga sangat mengecewakan. Persentase LKPD yang mendapatkan opini “WTP” justru semakin berkurang dari 7% tahun 2004 menjadi 5% tahun berikutnya dan masing-masing 1% tahun 2006 dan 2007.