Awasi Titipan Proyek Legislator

BOGOR -- Kegusaran melanda para legislator menjelang pengesahan APBD 2013. Bagaimana tidak, alokasi anggaran belanja yang direncanakan dipakai setahun ke depan tak dipungkiri sarat kepentingan. Terlebih, banyak anggota dewan yang sebelumnya pesan proyek pembangunan, sebelum usulan APBD disahkan gubernur. 

Seperti yang diungkapkan Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan Unpak Mihradi kepada Radar Bogor (JPNN Group). Kata dia, banyak yang berkepentingan terhadap realisasi APBD. Termasuk, anggota Dewan yang menitip proyek. "Tidak jarang, dewan banyak nitip proyek dan biasanya memiliki pegangan seorang pejabat kepercayaan di dinas-dinas tertentu. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaksehatan realisasi anggaran,” jelas Mihradi, Kamis (24/1).

   

Makanya, Dosen Hukum Unpak Bogor itu juga meminta agar pengawasan ketat dilakukan pihak kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Bogor. Potensi adanya permainan anggaran, kata dia, jelas sangat memungkinkan. Terlebih, draf usulan anggaran yang diajukan dinas per dinas, tak seluruhnya dimengerti anggota dewan di tiap komisi. “Harus ada pengawasan ketat dari yudikatif,” tekannya.

   

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bogor, Usmar Hariman  mendesak agar walikota mempercepat rotasi beberapa eselon II dan III. “Kalau bisa, sebaiknya tidak jauh setelah APBD 2013 disepakati dan dievaluasi gubernur,” kata dia. Soal pembagian APBD, Usmar memang dikenal fasih. “Kalau mutasi itu dilakukan setelah anggaran efektif bulan depan, dikhawatirkan roh dari anggaran yang disusun kepala SKPD sebelumnya tidak dipahami pejabat baru,” kata dia.