Ayo Ngaku, Siapa Bersalah soal Warga Tak Bisa Memilih?

jpnn.com - jpnn.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kesal dengan banyaknya laporan daftar pemilih tambahan (DPTb) di pilkada ibu kota yang akhirnya tak bisa memilih pada pemungutan suara yang digelar Rabu (15/2).

Komisioner KPU DKI Bidang Pemutahiran Data dan Rekrutmen Panitia Ad Hoc Sidik Sabri mengatakan, membeludaknya DPTb merupakan imbas sulitnya mendata pemilih, terutama yang tinggal di apartemen ataupun permukiman eksklusif.

"Saya kemarin kaget, di apartemen itu banjir DPTb, kaget saya. Kami kesulitan melakukan pendataan di apartemen, ini akhirnya," ujarnya saat diwawancarai, Kamis (16/2).

Sidik mengatakan, sebelumnya KPU DKI sudah mengimbau pihak-pihak terkait untuk proaktif mendaftar dalam pendataan penduduk. Namun, imbauan itu seolah diabaukan.

"Kita sudah teriak-teriak dengan pengelola, dengan pemerintah, dengan persatuan penghuni, dibuka saja mana warga DKI yang tinggal di sini (apartemen, red). Jangan ditutup-tutupi, orang untuk kepentingan menyelamatkan hak pilih dia," imbuhnya.

Karenanya, kata Sidik, tidak mengherankan jika terjadi pembengkakan jumlah DPTb. Bahkan banyak warga yang tak bisa menggunakan hak pilih justru merasa dihalang-halangi.

Padahal KPU DKI setiap rapat koordinasi selalu mewanti-wanti agar diberi akses mendata warga di apartemen. “Kasih akses teman-teman kami melakukan pendataan. Kan punya pengalaman kita waktu pilpres," pungkasnya.(uya/JPG)