Azis Syamsuddin Minta Rekrutmen Guru Diperjelas, Kuota hingga Sistem Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan informasi secara transparan mengenai rekrutmen guru.

Menurut dia, masyarakat harus tahu soal pengadaan calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.

"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan Pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK. Dengan adanya kepastian tidak membuat Pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK," terang Azis Syamsuddin menyikapi polemik yang muncul, Jumat (26/3).

Sehingga, lanjut dia, mampu menjawab keraguan Pemerintah daerah (Pemda) dalam mengusulkan formasi guru PPPK.

Azis Syamsuddin juga berharap, Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

"Ini mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer," ungkap dia.

Dalam formasi nantinya, DPR juga meminta pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI.

"Jangan hanya fokus di pusat kota. Kebutuhan utama adalah tenaga pendidi di wilayah terpencil. Sehingga ada pemerataan, ada kesetaraan dan keseimbangan," tegas Azis.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Sehingga, kata dia juga, masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.