Aziz Anggap Ada Kemungkinan Salah Ketik Soal PP Bisa Mengubah UU

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin merespons adanya ketentuan Pasal 170 di dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyebutkan presiden bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah.

Aziz mengatakan sebagai tata urutan perundang-undangan seharusnya PP tidak bisa mengubah UU.

Menurut Aziz, ketentuan PP mengubah UU itu baru sebatas draf di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut Aziz, draf ini akan diluruskan secara yurisprudensi dan konstitusi yang ada.

"Apakah bisa diluruskan, nanti saya sampaikan dalam pembahasan. Ada diskusi akan melihat pertimbangan secara yurisdiksinya seperti apa, yurispudensinya seperti apa, hukum normatifnya seperti apa," ungkap Aziz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2).

Seperti diketahui, Pasal 170 Ayat 1 Omnibus Law RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, berdasar UU ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU ini dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU ini.

Pasal 170 Ayat 2 menyebutkan perubahan ketentuan diatur dengan PP.
Menurut Aziz, kalau UU diubah dengan PP tentu tidak bisa.

Namun, ujar dia, kalau UU diubah dengan Perppu bisa. Karena itu, Aziz menilai ada kemungkinkan salah ketik di dalam draf Pasal 170 Ayat 1 itu.

"Mungkin itu salah ketik kali. Kan bisa saja (salah ketik)," ungkap mantan ketua Komisi III DPR itu.