Bahtiar Kemendagri: Pemimpin Hasil Pilkada 2020 Harus Memberi Kepastian di Masa Krisis

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Plt Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar mengatakan Pilkada serentak 2020 merupakan bagian dari tatanan kenormalan baru kehidupan berdemokrasi serta bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.

“Dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi diharapkan pemimpin yang lahir pada keadaan krisis itu luar biasa,” kata Bahtiar saat berbicara dalam Webimar Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMB  bertajuk “Panggung Pencitraan Pilkada dan Tantangan Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19” pada Sabtu (20/60.

Dalam acara ini, hadir juga sebagai narasumber, Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Dr Heri Budianto M.Si.

Menurut Bahtiar, pemimpin yang banyak galau dan suka terbawa perasaan (baper) justru tidak cocok memimpin pada saat krisis.

“Pada saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 nanti bisa memilih pemimpin terbaik, yang kritis serta mampu memimpin dalam kondisi krisis," katanya.

Menurut Bahtiar, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada tahun 2020 untuk membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat pada masa normal baru.

“Kami hendak menjadikan Pilkada serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi," ujar Bahtiar.

Pria yang juga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mampu membuat masyarakat bergerak bersama menghadapi normal baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Bahtiar, masyarakat harus bergerak kembali pada masa normal baru dengan dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

Dia mengatakan bahwa Pilkada serentak yang tahapan pencoblosan dilakukan pada 9 Desember 2020 itu tidak dipandang sekadar memilih pemimpin saja.

Selain itu, kebijakan melanjutkan tahapan Pilkada tahun 2020 juga bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri.(Ant/fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: