Bamsoet Ajak Investor Korea Selatan Investasi di IKN Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan berbagai pihak di Korea Selatan terhadap langkah Indonesia membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia mengatakan berbagai media dan publik di dunia internasional, termasuk Korea Selatan mengungkapkan, mereka akan lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan, meski Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Mengingat jika hanya diatur dalam Undang-Undang (UU), sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Oleh karena itu, selain memiliki dasar hukum melalui UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN Nusantara akan diperkuat melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang disiapkan oleh MPR RI.

Sehingga para duta besar, diplomat, investor, dan berbagai pihak lainnya termasuk media tidak perlu khawatir terhadap pembangunan IKN Nusantara.

"Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya," ujar Bamsoet dalam wawancara dengan Mr. Seung-Hwan Chung dari media Korea Selatan, Maekyung Media Group, di Jakarta, Kamis (4/5).

Turut hadir antara lain, Penghubung Komunitas Indonesia-Korea Selatan (Korea-Indonesia Association) Mr. Ali, serta Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio.

Wakil Ketua Golkar itu menjelaskan, Indonesia dan Korea Selatan memiliki nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama teknis pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara, yang bisa menjadi rujukan bagi berbagai perusahaan Korea Selatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.