Bamsoet Apresiasi Jenderal Andika yang Ikut Perkuat Industri Ketahanan Nasional

"Lebih baik ditangani oleh pelaku usaha swasta dalam negeri," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki yang dalam dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan.

Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia.

Misalnya, Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan.

"Dalam Pembahasan RAPBN 2023, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 123 triliun. Sebesar Rp 30,62 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarpras pertahanan," ujarnya.

Kementerian Pertahanan memproyeksikan, sepanjang 2020-2040, Indonesia setidaknya membutuhkan Rp 1.700 triliun untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

"Besarnya nilai tersebut jangan sampai justru dinikmati pelaku industri pertahanan luar negeri. Melainkan harus dijadikan momentum untuk memperkuat pelaku usaha swasta dalam industri pertahanan nasional," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)