Bamsoet: Hak Veto Dewan Keamanan PBB Harus Dikaji Ulang

jpnn.com, BALI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai upaya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian dunia belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat internasional.

Salah satunya upaya PBB menciptakan keamanan dan perdamaian dunia terbentur pada kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan.

"Dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, misalnya, Dewan Keamanan PBB seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk menentang draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina," ujar Bamsoet dalam pertemuan ke-4 MIKTA Speaker's Consultation di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/9).

Mantan ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, situasi seperti itu perlu dikritisi dengan mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan.

Dengan demikian, badan dunia itu bisa berperan lebih baik dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia sesuai dengan harapan masyarakat internasional.

"Fokus reformasi Dewan Keamanan PBB harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, kami mendorong keanggotaan Dewan Keamanan memperhatikan keterwakilan antarkawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang, serta konstituen utama dunia dalam proposal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, tidak mudah menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, keberadaan hak veto tersebut perlu dikaji ulang.

"Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara pemegang hak veto," tegas Bamsoet.