Bamsoet Ingatkan Kepala Daerah Tidak Tergoda untuk Korupsi Meski Kesempatan Itu Ada

"Itu belum termasuk sumbangan sukarela tanpa tekanan untuk mendapatkan tiket maju Pilkada," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menilai melihat besaran 'mahar' yang harus disiapkan bagi mereka yang mencalonkan diri di pemilihan bupati/wali kota atau gubernur tersebut sungguh di luar nalar dan akal sehat.

"Karena gaji dari jabatan selama lima tahun periode kepemimpinan tidak akan cukup untuk mengganti dana yang sudah dikeluarkan. Akibatnya pada saat menjabat, banyak pemimpin daerah terjebak pada praktik korupsi, baik dari perizinan, hingga ke proyek pengadaan barang/jasa," ujar Bamsoet.

Untuk keluar dari 'lingkaran sesat' ini, kata Bamsoet, sangat penting bagi partai politik sebagai hulu dari lahirnya pejabat publik untuk menerapkan sistem integritas partai politik sehingga ada kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran.

Partai politik juga harus memperkuat sistem kaderisasi sehingga kandidat yang dicalonkan dalam Pilkada bukan hanya orang yang populer, melainkan juga memahami visi, misi, program kerja, dan semangat juang partai.

"Akibat maraknya politik uang, tidak heran jika kini banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia sudah melenceng jauh dari sistem demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-4 Pancasila," tegasnya.

Karena itu, lanjut Bamsoet, kini mulai banyak pihak menyuarakan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang. (mrk/jpnn)