Bamsoet Minta Kemendikbudristek Terima Kritikan Masyarakat Soal Permendikbud PPKS 

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kemendikbudristek terbuka terhadap kritikan dari masyarakat terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Permendikbud PPKS.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan masukan atau kritik terhadap poin-poin tertentu yang disampaikan, harus menjadi perhatian dan pertimbangan sebagai suatu perbaikan. 

Dengan demikian, kata Bamsoet, peraturan menteri itu dapat pula dikatakan telah sesuai dengan salah satu asas hukum dan teknik pembuatan perundang-undangan yang berlaku, yakni keterbukaan. 

Melalui asas itu, katanya, masyarakat memang memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah untuk menyosialisasikan Permendikbudristek PPKS secara masif kepada masyarakat guna mencegah meluasnya disinformasi yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Contoh dari tindakan itu dapat dilihat melalui kemunculan narasi yang keliru karena menganggap Permendikbudristek melegalkan zina.

"Pemerintah melalui Kemdikbudristek melakukan sosialisasi dan dialog yang lebih ekstensif dengan organisasi-organisasi keagamaan mengenai substansi dari Permendikbudristek tersebut yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masih marak terjadi di Indonesia," tutur Bamsoet berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/11). 

Mantan ketua DPR itu juga mengimbau Kemdikbudristek agar menetapkan regulasi aturan yang disesuaikan dengan urutan atau tingkat perundang-undangan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.