Bamsoet: MPR Lembaga yang Tepat untuk Merumuskan PPHN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai lembaga yang dipimpinnya paling tepat menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan PPHN.

Untuk itu, Bamsoet menilai MPR perlu menjadi lembaga perwakilan yang inklusif.

“Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama dan perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan PPHN,” kata Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/10).

Menurutnya, dalam konteks pembentukan haluan negara, revitalisasi lembaga perwakilan yang inklusif perlu dilakukan.

Tujuannya agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama, perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun yang berisi arah-arah dasar bersifat ideologis, strategis teknokratis, dengan menghimpuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia.

Oleh karena itu, Bamsoet mengajukan pertanyaan untuk dibahas dalam FGD ini, yaitu dari perspektif komposisi keanggotan yang ada saat ini, apakah MPR sudah dipandang memadai sebagai lembaga perwakilan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif.

Menjawab pertanyaan itu Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), mengatakan dari sisi keangotaan MPR saat ini tidak cukup memadai karena keanggotaannya tidak lengkap karena tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke.

“Golongan dan daerah tidak terwakili dalam susunan keanggotaan MPR sekarang ini,” kata Kiki Syahnakri